Berita > News

Wali Kota dan DPRD Setuju Tolak Omnibus Law

Diahi
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat menyambari massa aksi didepan Kantor Perwakilan Pemprov Malut (Foto: DiahiNews/Asri Sikumbang)

TERNATE - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dan DPRD Kota Ternate setuju dengan mahasiswa yang menolak Omnibus Law. Aksi menolak Omnibus Law sendiri kembali terjadi hari Selasa 13 Oktober 2020, siang tadi.

Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kota Ternate dimulai sekitar pukul 12.00 WIT. Mahasiswa mendesak DPRD Kota Ternate secara institusi menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law dalam bentuk surat resmi kepada pemerintah pusat. Surat itu harus disampaikan hari ini kepada pemerintah pusat.

Mahasiswa mengancam, jika surat itu tak disampaikan hari ini kepada pemerintah pusat, maka aksi unjukrasa itu akan terus dilakukan di Kota Ternate.

Baca Lainnya :

Dua anggota DPRD Kota Ternate, yakni Mubin A Wahid dari PPP dan Heni Sutan Muda dari Partai Demokrat, kemudian menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog.

Dalam dialog itu, Mubin mengatakan UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law sejak awal sudah menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebab inisiasi UU Omnibus Law itu dilakukan pemerintah pusat secara tiba-tiba dan sejak awal pembahasannya tak melibatkan kaum buruh, pekerja dan intelektual.

“Presiden Republik Indonesia harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (PERPU),” kata Mubin. Dia berjanji DPRD Kota Ternate, hari Rabu 14 Oktober 2020 akan menyampaikan surat penolakan yang ditujukan kepada pemerintah pusat sebagaimana yang diaspirasikan mahasiswa.

Selain ke DPRD Kota Ternate, massa aksi juga mendatangi Kantor Perwakilan Pemprov Malut di Jln Ahmad Yani, Ternate Tengah. Sekitar pukul 16.30 WIT, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menemui massa aksi. ”Hidup mahasiwa,” sekitar tiga kali Burhan meneriakan kalimat itu untuk memberi semangat pada massa aksi.

Burhan menyambangi Kantor Perwakilan Pemprov Malut untuk berkoordinasi dengan Pemprov Malut, yang diwakili Ketua DPRD Malut Kuntu Daud dan Sekprov Syamsudin Abd Kadir.

Burhan mengatakan dirinya sejalan dengan pikiran mahasiswa. Karena itu dalam dialog dengan mahasiswa Burhan Pemkot Ternate bersama Pemprov Malut dan DPRD Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja itu kepada pemerintah pusat.

Dia mengungkapkan pada hari Kamis 15 Oktober 2020, dirinya bersama para wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal-pasal kontroversi dalam UU Cipta Kerja. Dari hasil pertemuan itu, para wali kota akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat.

Burhan meminta mahasiswa yang telah melakukan kajian terhadap UU itu agar memberikan masukan padanya sebagai tambahan referensi untuk dia bawa dalam pertemuan tersebut.

"Jadi kita Walikota Pengurus Asosiasi rapat dan akan nanti berikan masukan pada pemerintah pusat," jelas dia. Dia menambahkan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat memang harus ditolak.

OmnibusLow
DPR
DPRD
Pemkot

Penulis : Asri Sikumbang

Komentar