Berita > News

Sejak 2017 Tower Telkomsel di Ternate Tunggak Retribusi

Diahi

 

TERNATE—Lima operator mitra PT Telkomsel sebagai pemilik 41 tower BTS (Base Transceiver Station) yang tersebar di Kota Ternate ternyata sama sekali belum membayar retribusi sejak tahun 2017. Total tunggakan retribusi itu senilai Rp 262.568.089.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkot Ternate, Jufri Ali, kepada Diahinews.com, Senin 24 Mei 2021 di ruang kerjanya, sekitar pukul 14.00, mengatakan tunggakan sebesar itu adalah jumlah tunggakan retribusi sejak tahun 2017 – 2020.

Baca Lainnya :

“Saya so panggel (pihak Telkomsel), so undang untuk bicarakan,”ungkap Jufri.

Dia menjelaskan, total menara tower di Kota Ternate sebanyak 89 unit, dan 41 unit diantaranya adalah milik 5 perusahaan operator yang bermitra dengan PT Telkomsel.”Olehnya itu pihak Telkomsel yang harus menyurat kepada 5 operator tadi untuk penyelesaian,”jelas dia.

Instansinya juga sudah menyurat kepada Diskominfo Pemkot Ternate sebagai SKPD teknis yang memiliki Tupoksi penagihan terkait.

Terpisah Kepala Kantor Daerah Telkom (Kandatel) Ternate, Amri Pary Usamahu mengatakan masalah itu harusnya dikonfirmasikan juga ke Diskomsandi Ternate, sebagai pihak yang lebih memahami duduk perkaranya. Namun dia membenarkan tunggakan itu sejak tahun 2017, hanya saja selama ini instansi terkait di Pemkot Ternate sama sekali belum pernah mengajukan tagihan pembayaran.

"Saya so pernah rapat dengan Pak Sekda, dan Pak Jufri (Plt Ka BP2RD) sendiri sama orang Kominfo minggu lalu. Mereka mengakui itu, bahwa belum pernah ada tagihan yang diberikan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini sehingga PT Telkomsel belum mengetahui besaran retribusi itu. Jadi harus dikroscek ke Diskominfo," jelas dia.

Selain itu menurut dia yang lebih berhak menjawab persoalan ini adalah pengelola menara BTS, sebab PT Telkomsel hanya sebagai user atau pengguna.

Adapun pengelola menara Telekomunikasi yang bermitra dengan PT Telkomsel itu adalah Daya Mitra, TBG, dan Protolindo. "Itu adalah mitra-mitra pengelola Tower (menara BTS), Telkom itu cuman sebagai user. Jadi kalu dialamatkan ke Telkom sebenarnya bisa, nanti torang teruskan ke pengelola itu."

Dia mengungkapkan sudah ada kesepakatan dengan instansi terkait di Pemkot Ternate dalam pertemuan pekan kemarin, dimana Diskominfo Pemkot Ternate akan menyurat  kembali kepada PT Telkom Ternate dan melampirkan Perda terkait, nama menara telekomunikasi, dan besaran tagihan/ menara itu. Surat dari Diskominfo Pemkot Ternate itu sendiri sampai hari ini belum diterima PT Telkom Ternate.

"Dari surat itu nanti kami teruskan ke pengelola untuk segera dipenuhi, karena tower-tower itu kita harus pilah-pilah dulu."

Amri mengatakan sepengetahuannya, sebelum tahun 2017 tidak ada Perda mengenai retribusi dimaksud, dan masalah ini mulai muncul setelah ada temuan BPK pada tahun 2017.  Menurut dia, Pemkot Ternate yang belum maksimal menindaklanjuti temuan itu. “Jika suda ada surat tagihan, Telkom Ternate akan menindaklanjuti.”

Terpisah, Kepala Diskominfo Kota Ternate, Anas Konoras ketika dikonfirmasi di Kantor Wali Kota  Ternate sore tadi mengatakan yang lebih memahami masalah itu adalah salah seorang stafnya. Karena itu dia minta waktu untuk lebih dulu berkoordinasi dengan staf itu. Dan malam ini, Anas kemudian menjelaskan, sebelum tahun 2017, tagihan retribusi itu ada pada Dinas Perhubungan, sebelum Diskominfo terbentuk.

Begitupun setelah Diskominfo dibentuk, tagihan retribusi itu tak serta merta diserahkan oleh Dishub.”Dari sinilah potensi pendapatan itu menjadi temuan BPK dan untuk menindaklanjuti itu sudah diadakan rapat di ruang Sekda dan hasilnya disepakati segera dipungut dan wajib retribusi yang hadir saat itu telah menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan,”kata Anas.

 

Penulis : Asri Sikumbang

Komentar