Berita > News

Buka Kotak Suara, KPU Ternate Larang Wartawan Meliput

Diahi
Pembukaan 50 kotak suara oleh KPU Ternate (Foto: DiahiNews/Asri Sikumbang)

TERNATE - Kotak suara 50 TPS yang tersebar pada 5 kecamatan di Kota Ternate, yang digugat oleh pasangan nomor urut 3 MHB-GAS, hari ini dibuka oleh KPU Kota Ternate.

Proses pembukaan kotak suara yang disimpan di gudang yang berada di Sekretariat KPU Kota Ternate di Kalumata Puncak Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternata Selatan, Kota Ternate itu sedianya dilakukan pukul 14.00 WIT, namun baru bisa dilakukan pada pukul 16.00 WIT.

Komisioner KPU Kota Ternate Mutmainah Daeng Barang dalam kesempatan itu menjelaskan keterlambatan itu disebabkan pihaknya menunggu surat dari kuasa hukum Paslon nomor urut 3 yang meminta agar bisa hadir sekaligus foto dokumen.

Baca Lainnya :

Namun berdasarkan PKPU nomor 19 Pasal 7, dan Juknis KPU nomor 123 tahun 2016, maka jelas dia: proses pembukaan kotak suara itu hanya wajib dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan Bawaslu untuk hadir.

Karena itu KPU Kota Ternate lantas mengundang Rusli Saraha selaku Komisioner Bawaslu Kota Ternate dan Kapolres Ternate AKBP Aidtya Laksimada untuk hadir.

“Di dalam ketentuan tidak dijelaskan wajib menghadirkan pasangan calon saat pembukaan kotak suara,” jelas dia.

Meski begitu, KPU Kota Ternate tetap melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara, dan mendapat penjelasan bahwa pembukaan kotak suara itu harus sesuai ketentuan sebagaimana diatur PKPU dan Juknis KPU.

"Jadi kotak suara dibuka torang ambel kebutuhan alat bukti difoto copy satu rangkap baru yang asli torang kase masuk ulang dalam kotak," ungkap dia.

Yang dibuka itu sebanyak 50 kotak suara: 10 TPS di Ternate Selatan, 1 TPS di Ternate Pulau, 22 TPS di Tengah, 16 TPS di Ternate Utara, dan 1 TPS di Batang Dua. Hingga sekitar pukul 20.30 WIT malam ini, proses pembukaan kotak suara itu masih berlangsung.

Awalnya saat proses pembukaan kotak suara itu baru dimulai, wartawan masih dibiarkan meliput, namun hanya beberapa menit kemudian awak media diminta meninggalkan ruangan. “Tara boleh ambe gambar,” kata salah satu staf sambil menghalau wartawan keluar ruangan.

Kapolres Ternate AKBP Aditya tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIT, dan langsung masuk ke Kantor KPU.

Mengenai larangan terhadap wartawan itu, Mutmainah Daeng Barang mengatakan wartawan dilarang mengambil gambar karena dokumen itu adalah dokumen negara.

"Torang juga ambil hanya sesuai kebutuhan, terus di copy satu rangkap setelah itu yang asli tong kase masok lagi di dalam kota dan digembok lagi" tutur dia.

"Kalau pengambilan gambar pada proses, teman-teman media bisa. Ketua juga so sampaikan silahkan teman-teman media ambil gambar atau dokumentasi untuk proses pembukaan tapi kalau difoto per dokumenya itu yang tidak boleh."

Dia menjelaskan dokumen yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalag Form C hasil, DPT, DPTTb (Daftar Pemilih Tambahan),  DPPh (Daftar Pemilih Pindahan), dan Form C Pemberitahuan.

Kepada wartawan dia meminta maaf atas insiden petugas melarang proses peliputan.

Dia menambahkan, berdasarkan jadwal persidangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, maka sidang sengketa hasil Pilwako Ternate dijadwalkan berlangsung Hari Jumat 29 Januari 2021.

KotakSuara
Pilwako
KPUTernate

Penulis : Asri Sikumbang

Komentar