Berita > News

8 Miliar Lebih Dana BST Malut Hangus

Diahi
Ikbal Maulana, Manager Dukungan Umum, Kantor Pos Ternate (Foto: DiahiNews/Asri Sikumbang)

TERNATE - Hingga batas waktu pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) hari ini, ternyata masih terdapat 29.010 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 50.118 KPM di Malut yang belum tersalur. Dalam program BST itu setiap KPM mendapat dana tunai senilai Rp 300 ribu, dengan demikian hingga batas waktu penyaluran, masih terdapat dana sekitar Rp 8,7 miliar lebih yang tidak tersalurkan.

Manager Dukungan Umum PT Pos Ternate Ikbal Maulana, kepada DiahiNews, Selasa 19 Januari 2021 di kantornya menjelaskan, dana dari Kemensos untuk penanganan dampak pandemi covid-19 itu disalurkan melalui PT Pos, sejak April 2020, dan hingga saat ini sudah sampai tahap ke-10. Untuk data tahun 2021 masih tercatat 50.118 KPM yang akan mendapat dana tersebut.

“Untuk penyaluran tahun 2021 sebanyak empat tahap, atau sampai Bulan April,” jelas Ikbal Maulana. Penyaluran tahun 2021 dimulai Bulan Januari, yakni mulai tanggal 7-16 Januari, atau telah berakhir pada hari Sabtu pekan kemarin.

Baca Lainnya :

Dia menambahkan BST itu terbagi dua: klaster dan non klaster. "Kalau yang klaster itu dibayarkan langsung tiga tahap. Jadi pembayaran awal bulan itu dilakukan pada non klaster saja karena penerima kategori ini dapat dijangkau dengan cepat, mengingat durasi pembayaran yang ditetapkan Kementerian Sosial itu hanya satu minggu.”

KPM yang belum sempat mengambil BST bulan ini, masih bisa mengambil jika surat undangan yang diterima masih aktif. Karena itu dia menyarankan penerima agar mendatangi Kantor Pos Ternate. “Apabila masih aktif maka akan kami dibayarkan, tetapi kalau sudah ada instruksi penutupan sistem berarti sudah tidak bisa, dapat dikatakan sudah hangus,” kata Ikbal.

Hingga batas waktu pembayaran hari Sabtu 16 Januari 2021 pekan kemarin, dari total 50.794 KPM penerima di Maluku Utara, yang mengambil dana itu baru sebanyak 21.784 KPM atau masih terdapat 29.011 KPM yang belum mengambil dana yang disediakan untuk mereka. Ikbal menjelaskan pihaknya sudah berupaya menemui KPM terkait, namun di lapangan KPM bersangkutan tidak berada di tempat, keluar kota, bahkan ada yang sudah meninggal. ”Yang sudah meninggal tidak bisa mewakili, jadi sudah tidak bisa dibayarkan,” jelas dia.

Dia mengungkapkan, pada penyaluran tahap awal pada tahun 2020, tiap KPM mendapat Rp 600 ribu, namun belakangan nominal yang ditetapkan Kemensos untuk tiap KPM menjadi Rp 300 ribu. Sebagai penyalur, dia tak mengetahui apa alasan sehingga nominal yang diberikan kepada tiap KPM itu direvisi.

Begitu pun mengenai jumlah penerima KPM, PT Pos hanya menerima data itu dari Kemensos RI. Data dari Kemensos itu sumbernya dari kelurahan dan desa yang diteruskan ke pihak kecamatan hingga ke Dinas Sosial kabupaten/kota. “Jadi pos itu hanya menerima data saja dari pusat kemudian kami bayarkan sesuai persyaratan saja.”

Mengenai total data penerima KPM di Maluku Utara, Ikbal kemudian mengarahkan untuk menemui Reza Adhitama, Manager Pelayanan, selaku bidang yang melakukan penyaluran BST. Dan berdasarkan data yang diberikan Reza, diketahui total penerima atau KPM di Maluku Utara sebanyak 517.477. Dari jumlah itu, yang sudah tersalurkan pada tahun 2020 sebanyak 467.359 KPM, atau masih tersisa 50.118 KPM yang akan menerima pada tahun 2021.

Berikut adalah KPM yang sudah sudah menerima BST sejak tahun 2020:

Tahap I : 40.134 KPM dan terbayar 37.437 KPM, 2.697 KPM belum terbayar.
Tahap II: 40.134 KPM, terbayar 37.245 KPM, tak terbayar 2.889 KPM.
Tahap III:KPM 42.045, terbayar 39.106 KPM, belum terbayar 2.939 KPM.
Tahap IV: 55.297 KPM, terbayar 52.731 KPM, belum terbayar 2.566 KPM.
Tahap V: 55.297 KPM, terbayar 52.731 KPM, belum terbayar 2.566 KPM.
Tahap VI: 57.529 KPM, terbayar 55.173 KPM, belum terbayar 2.356 KPM.
Tahap VII: 58.428 KP, terbayar 56.734 KPM, belum terbayar 1.694 KPM.
Tahap VIII: 59.364 KPM, terbayar 57.679 KPM, belum terbayar 1.685 KPM.
Tahap IX: 58.455 KPM, terbayar 56.739 KPM, belum terbayar 1.716 KPM.
Tahap X: 50.794 KPM, terbayar 21.784, belum terbayar 29.010 KPM.

Terpisah Faizhal A Karim, salah seorang lurah di Kota Ternate membenarkan setiap bulannya PT Pos menyampaikan undangan kepada KPM itu melalui kantor lurah.

"Dong ada kase undangan dong titip di kelurahan, nanti tong yang dari kelurahan yang kase ke warga penerima bantuan. Tong kase pada nama yang tercantum di dalam surat itu," jelas Lurah Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah itu.

Namun dia mengatakan nama penerima BST itu bukan ditentukan oleh pihak kelurahan.

"Kadang dong cuman kirim nama, jadi tong tau nama itu di RT ini jadi tinggal tong pigi antar saja, tong tara tau bakiapa sampe nama itu dapa ini (bantuan)," lanjut dia.

Dia mengaku penerima BST di kelurahannya setiap bulan berfariasi. Dia tahu itu dari undangan yang sampai ke kantornya. “Kadang itu bisa sampai 30 (KPM), atau kurang dari itu.”

BTS
BantuanSosialTunai

Penulis : Asri Sikumbang

Komentar