Berita > Good News

Tunggakan BPJS Mandiri di Malut Rp 37 Miliar

Diahi
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Revien Virlandar (Foto: DiahiNews/Asri Sikumbang)

TERNATE - Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Maluku Utara, yang menunggak mencapai 48 orang. Durasi tunggakannya bervariasi, dari 2 bulan hingga 24 bulan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Revien Virlandar, mengatakan, nilai tunggakan itu hingga bulan September 2019, mencapai Rp 37 miliar. 

“Jadi tunggakannya campur-campur ada yang 2 bulan, 4 bulan sampai 24 bulan,” jelas Revien, Rabu 11 Desember 2019.

Baca Lainnya :

Tunggakan peserta BPJS Kesehatan itu merupakan hutang pada negara, dan menurut Revien, tak bisa dihapus begitu saja. Solusinya, harus bayar iuran tepat waktu, supaya tunggakan tidak makin menumpuk.

Sementara peserta BPJS Kesehatan yang tak mampu lagi membayar, dia minta agar segera mengajukan diri pada dinas terkait. Hutang peserta bersangkutan tetap tak dihapus, tetapi diberi waktu 6 bulan melakukan pelunasan agar bisa dipindahkan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Dia juga mengimbau seluruh peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kurang baik, agar secepatnya melapor ke Kantor BPJS Kesehatan.

Dia mengaku, hingga September 2019, BPJS Kesehatan Cabang Ternate mendapat 825 aduan dan semuanya sudah diselesaikan. Pengaduannya beragam, mulai dari persoalan administrasi hingga pelayanan yang tak dijamin. “Dan saat ditelusuri terdapat dua hal, pertama permintaan peserta yang memang tidak dijamin sejak awal dan kedua keterbatasan dari faskes sendiri,” kata Revien.

“Secara teknis laporan yang masuk ke BPJS direcord ke aplikasi karena dapat dipantau oleh kantor pusat dan KSP (Kantor Staf Presiden), jadi harus diselesaikan secepatnya, jika tidak maka kami dinilai tidak baik,” tambah dia. 

Revien juga menanggapi informasi bahwa terjadi pemotongan subsidi peserta BPJS Kesehatan. Dia membantah hal itu. “Jadi penghapusan subsidi saya rasa tidak ada.”

Menurut dia, saat ini pemenritah pusat memiliki peran yang sangat besar karena menjamin 96,8 juta penduduk melalui peserta PBA-PBN. Kemudian ditambah lagi peserta yang ditanggung Pemda sebanyak 34 juta penduduk.

Dan penyesuaian iuran berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2019, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. Perpres tersebut diterbitkan tanggal 24 Oktober 2019.

Tunggakan
BPJSKesehatan

Penulis : Asri Sikumbang

Komentar